Di balik ramainya geliat usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kutai Kartanegara, terselip pekerjaan besar yang kini tengah dikejar Dinas Koperasi dan UKM (DiskopUKM) Kukar: memastikan mana pelaku usaha yang benar-benar aktif dan mana yang hanya musiman.

Verifikasi dan validasi data UMKM saat ini digalakkan sebagai tindak lanjut atensi Bupati Kukar agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki data riil di lapangan sebagai dasar penyusunan kebijakan.

Kepala Bidang Pengembangan UMKM DiskopUKM Kukar, Santi Efendi, mengungkapkan total UMKM yang tercatat saat ini mencapai 40.776 pelaku usaha. Namun, angka tersebut masih harus disaring ulang karena tidak semuanya aktif berjualan setiap hari.

“Ada yang sifatnya musiman, misalnya aktif saat Ramadan atau di event-event tertentu. Saat ini proses verifikasi sedang berjalan, kami ingin memastikan mana yang benar-benar aktif dan tidak. Kurang lebih ada sekitar 1.000 data pelaku usaha yang terupdate,” kata Santi.

Ia menjelaskan, untuk menjaga akurasi data dan menghindari adanya pelaku usaha yang sudah tidak aktif, verifikasi lapangan akan dilakukan secara berkala. Evaluasi dijadwalkan setiap satu hingga dua bulan sekali dengan sistem pengecekan langsung berbasis by name by address.

“Kita akan mengerahkan tim ke lapangan. Evaluasi dilakukan setiap satu sampai dua bulan sekali,” ujarnya.

Meski demikian, proses verifikasi belum berjalan maksimal. Dari lebih dari 40 ribu UMKM yang terdata, baru sekitar 1.000 pelaku usaha yang berhasil diverifikasi ulang.

Santi mengakui kendala utama terletak pada keterbatasan tenaga dan waktu. Pendataan harus mencakup seluruh wilayah Kukar yang cukup luas.

“Karena yang di-update itu seluruh Kukar, tidak mungkin dalam waktu singkat terselesaikan,” tuturnya.

Saat ini, satu hingga dua tenaga verifikator harus menangani dua kecamatan sekaligus. Penambahan personel pun belum memungkinkan akibat keterbatasan anggaran.

“Untuk menambah tenaga saat ini belum bisa dilakukan karena keterbatasan anggaran. Satu orang harus menangani dua kecamatan sekaligus. Kita hanya bisa memaksimalkan tenaga yang ada,” jelasnya.

Keterbatasan anggaran tersebut turut memperlambat percepatan pendataan. Hingga kini, DiskopUKM Kukar belum dapat memastikan target waktu rampungnya verifikasi secara menyeluruh.

Namun demikian, Santi memastikan proses optimalisasi verifikasi lapangan akan terus dilakukan secara bertahap. Ia menegaskan, data yang akurat menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan, termasuk program pembinaan, pendampingan, hingga bantuan bagi pelaku UMKM di Kukar.

Dengan data yang valid, intervensi pemerintah diharapkan lebih tepat sasaran dan benar-benar menyentuh pelaku usaha yang aktif dan membutuhkan dukungan

KEMENKOMINFO RI